Akuntabilitas Periode 1945 Sampai 1949

Jika kamu sedang mencari jawaban atas pertanya Akuntabilitas Periode 1945 Sampai 1949, kamu berada di halaman yang tepat. Kami punya sekitar 10 tanya jawab mengenai Akuntabilitas Periode 1945 Sampai 1949. Silakan baca lebih lanjut di bawah.

djokjakarta  jejak pasukan belanda  yogyakarta   agresi

periode 1945-1949 akuntabilitas

Pertanyaan: periode 1945-1949 akuntabilitas

pada masa order lama :terjadi nya ingin mengantikan pancasila dasar negara mungkin

Indikator demokrasi Akuntabilitas periode 1945-1949,periode 1949-1959,periode 1959-1965,periode 1965-1998,periode 1998-sekarang

Pertanyaan: Indikator demokrasi Akuntabilitas periode 1945-1949,periode 1949-1959,periode 1959-1965,periode 1965-1998,periode 1998-sekarang

Jawaban:

Soekarno, Suharto,bj.habiebie,gusdur, Megawati Soekarnoputri,Susilo Bambang Yudhoyono, Jokowi Dodo sampai sekarang

karakteristik akuntabilitas pada periode 1945-1949 ?

Pertanyaan: karakteristik akuntabilitas pada periode 1945-1949 ?

 political franchise yang menyeluruh: para pembentuk negara sudah sejak semula memiliki komitmen yang sangat besar dengan demokrasi· presiden yang secara konstitusional memungkinkan dirinya menjadi seorang diktatot kemudian dibatasi kekuasaannya ketika Komita Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dibentuk untuk menggantikan parlemen· Maklumat Wakil Presiden memberikan kesempatan terbentuknya sejumlah partai politik, dan selanjutnya menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik Indonesia.

Pertanggungjawaban akuntabilitas periode 1945 sampai 1949 adalah …..

Pertanyaan: Pertanggungjawaban akuntabilitas periode 1945 sampai 1949 adalah …..

Jawaban:  Akuntabilitas merupakan suatu konsep mengenai pertanggungjawaban pemerintah atas wewenang untuk mengatur tatanan administrasi publik. Dengan demikian, akuntabilitas pada periode 1945 hingga 1949 di Indonesia memiliki maksud pertanggungjawaban pemerintahan Indonesia pada periode 1945 hingga 1949.

kesimpulan akuntabilitas periode 1945-1949

Pertanyaan: kesimpulan akuntabilitas periode 1945-1949

kalau tdk salah UUD ………,……….

akuntabilitas pada periode 1945-1949 di indonesia

Pertanyaan: akuntabilitas pada periode 1945-1949 di indonesia

Akuntabilitas merupakan suatu konsep mengenai pertanggungjawaban yang umumnya diberikan pemerintah (eksekutif, yudikatif, dan legislatif) sebagai pemegang wewenang untuk mengatur tatanan administrasi publik. Akuntabilitas pada periode 1945 hingga 1949 di Indonesia sangat tinggi terjadi, terlebih dengan adanya banyak partai politik. Akibatnya, pemerintahan, yang saat itu berbentuk parlementer, menjadi mudah untuk digulingkan.

Pembahasan

Untuk bisa mengerjakan soal ini, sobat brainly perlu terlebih dahulu mengetahui apa itu akuntabilitas. Lalu, apa yang dimaksud dengan akuntabilitas? Akuntabilitas merupakan suatu konsep mengenai pertanggungjawaban pemerintah atas wewenang untuk mengatur tatanan administrasi publik. Dengan demikian, akuntabilitas pada periode 1945 hingga 1949 di Indonesia memiliki maksud pertanggungjawaban pemerintahan Indonesia pada periode 1945 hingga 1949.

Akuntabilitas pada periode 1945 hingga 1949 sangat tinggi terjadi di Indonesia. Mengapa demikian? Hal tersebut terjadi karena pada masa itu pemerintahan di Indonesia mudah untuk digulingkan. Akibatnya, pemerintahan yang berjalan dapat berganti secara cepat.

Kondisi tersebut dapat terjadi karena beberapa sebab, yaitu:

  • Belum stabilnya pemerintahan Indonesia karena perlu membagi perhatian pada banyak hal, termasuk pada tindakan agresi militer yang dilakukan Belanda dan munculnya gerakan separatis (pemberontakan) di berbagai daerah.
  • Terdapat banyak partai politik dengan berbagai kepentingan masing-masing.

Kedua faktor tersebut kemudian menyebabkan pemerintah dijalankan dengan penuh kecurgiaan antarsesamanya, terlebih dari partai politik yang mengamati di luar pemerintahan. Bawasannya di masa tersebut pemerintahan dijalankan oleh satu partai politik atau paling banyak dua partai politik saja. Akibatnya, partai politik lain yang berada di luar pemerintahan menjadi lebih mudah mencurigai jalannya pemerintahan sehingga struktur jatuh bangun pemerintahan terjadi secara cepat.

Sejak tahun 1945 hingga 1949, setidaknya telah terjadi 9 kali perubahan cabinet. Berikut daftarnya.

  • Presidensial (2 September 1945-14 November 1945.
  • Sjahrir I (14 November 1945-12 Maret 1946)
  • Sjahrir II (12 Maret 1946-2 Oktober1946)
  • Sjahrir III (2 Oktober 1946-3 Juli 1947)
  • Amir Sjarifuddin I (3 Juli 1947-11 November 1947)
  • Amir Sjarifuddin II (11 November 1947-29 Januari 1948)
  • Hatta I (29 Januari 1948-19 Desember 1948)
  • Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (19 Desember 1948-13 Juli 1949)
  • Hatta II (4 Agustus 1949-20 Desember 1949)
  • Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan cabinet yang dipimpin oleh Susanto (20 Desember 1949-21 Januari 1950)

Pelajari lebih lanjut

Materi tentang Akuntabilitas pada periode 1949-1959

https://brainly.co.id/tugas/4069853

Materi tentang Makna Akuntabilitas

https://brainly.co.id/tugas/3816582            

Materi tentang Periode Sistem Pemerintahan Indonesia

https://brainly.co.id/tugas/3561477          

Detail Jawaban

Kelas: 7

Mapel: PPKN

Bab: Bab 6 Pembelajaran Daerah dalam Kerangka Kesatuan Negara Republik Indonesia

Kode: 7.9.6

#TingkatkanPrestasimu

Indikator demokrasi akuntabilitas periode 1945 sampai 1949

Pertanyaan: Indikator demokrasi akuntabilitas periode 1945 sampai 1949

Akuntabilitas merupakan suatu konsep mengenai pertanggungjawaban pemerintah atas wewenang untuk mengatur tatanan administrasi publik.

Akuntabilitas pada periode 1945-1949 ?

Pertanyaan: Akuntabilitas pada periode 1945-1949 ?

45 – 50 maklumat pemerintah anggal 1 nov 1945 ,3 nov 1945 , 14 nov 1945 
50 – 59 indikatornya menurut ahli hukum tata negara imi ada lima aspek 
59 -66 telah terjadi pemasungan HAM yaitu hak sipil & politik sprti hak untk berserikat , berkumpul ,mengeluarkan pendapat pikiraan dan tulisan 
66 – 98 sikap akomodatif terdapat tuntutan yang berkaitan denan penegakaan HAM 
98 – sekarang masaorde baru yang berlawanan dgn pemajuan & perlindungan HAM

akuntabilitas periode 1945-1949

Pertanyaan: akuntabilitas periode 1945-1949

Demokrasi pada priode 1945-1959 Demokrasi pada masa dikenal dengan sebutan Demokrasi parlementer. Sistem parlementer yang dimulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan di proklamirkan dan diperkuat dalam UUD 1945 dan 1950, karna kurang cocok untuk indonesia. Persatuan yang dapat di galang selama menghadapi musuh bersama dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan-kekuatan konstuktif sesudah kemerdekaan tercapai karna lemahnya benih-benih demokrasi sistem parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan dewan perwakilan rakyat.Kekuatan sosial dan politik yang memperoleh saluran dan tempat yang realisistas dalam kontelasi politik, padahal merupakan kekuatan yang paling penting yaitu seorang presiden yang tidak mau bertindak sebagai “Rubber stamppresident” (presiden yang membubuhi capnya belaka) dan tentara yang karna lahir dalam repolusi merasa bertanggung jawab untuk turut menyelesaikan persoalan-persoalan yang di hadapi oleh masyarakat indonesia pada umumnya.

indikator demokrasi akuntabilitas periode 1945 sampai 1949​

Pertanyaan: indikator demokrasi akuntabilitas periode 1945 sampai 1949​

Jawaban:

Pada perode ini kemampuan para pemegang jabatan mempertanggung jawabkan hasilnya sudah ditunjukkan dengan sangat luar biasa karna para pemegang jabatan tersebut adalah orang pertama yg memprakarsai kemerdekaan indonesia dan sanggup mempertahankannya hingga sampai saat ini dengan terus melekatkan komoitmen dasar pendiri bangsa indonesia dgn segala kebijakannya yg masih sangat sederhana tetapi mampu membentuk satu kesatuan bangsa indonesia.

semoga membantunya

maaf jika sayah salah, Namanya juga manusia

Tidak cuma jawaban dari soal mengenai Akuntabilitas Periode 1945 Sampai 1949, kamu juga bisa mendapatkan kunci jawaban atas pertanyaan seperti akuntabilitas pada periode, Akuntabilitas pada periode, Pertanggungjawaban akuntabilitas periode, Indikator demokrasi akuntabilitas, and Indikator demokrasi Akuntabilitas.